Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara melalui pajak dan belanja negara, memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor bisnis. Pengaruhnya sendiri dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, tergantung pada bentuk dan arah kebijakan yang diterapkan.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal merupakan alat penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif atau sebaliknya. Oleh karena itu, sektor bisnis perlu mencermati arah kebijakan pemerintah sebagai bagian dari strategi dan perencanaan.

Untuk mengenal lebih dalam apa pengaruh kebijakan fiskal terhadap sektor bisnis? Berikut ulasan lengkap yang dapat Anda simak! 

Apa Itu Kebijakan Fiskal?

Kebijakan fiskal pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. 

Menurutnya, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara.

Bahkan menurutnya, pemerintah bukan hanya boleh, tetapi harus ikut campur dalam urusan ekonomi makro untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah mengapa banyak negara modern, termasuk Indonesia menggunakan pendekatan Keynesian dalam menyusun APBN dan kebijakan fiskal.

Jika dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh sesuai dengan tujuannya. Dan terakhir, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.

Kebijakan fiskal yang pro-investasi, seperti pemberian insentif pajak atau belanja publik di sektor-sektor strategis, mengakibatkan terciptanya lapangan kerja baru. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur atau mendorong investasi di sektor swasta, peluang kerja baru terbuka di berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga teknologi. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi angka pengangguran.

Lebih banyak orang yang bekerja berarti pendapatan mereka pun bertambah, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatnya konsumsi mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena perusahaan-perusahaan merespons permintaan yang lebih tinggi dengan meningkatkan produksi dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. 

Ini menciptakan siklus yang positif di mana lapangan kerja dan investasi saling mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Discover More : The Role of GDP in Assessing Economic Performance

Dampak Pajak dan Pengeluaran Pemerintah pada Bisnis

Salah satu komponen utama dari kebijakan fiskal adalah pajak. Ketika pemerintah menaikkan tarif pajak, baik berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak korporasi, maka beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha pun meningkat. 

Akibatnya, margin keuntungan menjadi lebih kecil, yang bisa menghambat rencana ekspansi atau investasi dalam inovasi. Kenaikan pajak juga bisa mendorong perusahaan untuk menyesuaikan harga jual produk atau jasa mereka, yang pada akhirnya bisa menekan daya beli konsumen. 

Sebaliknya, ketika pemerintah menurunkan pajak atau memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif untuk sektor UMKM atau tax holiday bagi investor baru, maka dunia usaha akan merasakan angin segar. Artinya perusahaan bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan bisnis, peningkatan kualitas SDM, dan inovasi produk.

Selain itu, pengaruh kebijakan fiskal juga datang dari belanja pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui proyek infrastruktur, bantuan sosial, atau subsidi kepada sektor-sektor strategis. 

Bagi dunia bisnis, hal ini membuka peluang besar. Proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja, meningkatkan mobilitas logistik, dan membuka akses pasar baru bagi pelaku usaha. 

Belanja pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, seperti subsidi energi atau bantuan langsung tunai, secara tidak langsung juga mendorong peningkatan pada permintaan terhadap barang dan jasa.

Tidak semua pengaruh kebijakan fiskal terhadap bisnis bersifat langsung. Beberapa dampak muncul secara tidak langsung melalui perubahan perilaku konsumen atau mitra usaha. 

Misalnya, kenaikan pajak konsumsi mungkin tidak langsung mengenai perusahaan, namun akan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga penjualan bisa menurun. Di sisi lain, peningkatan belanja sosial oleh pemerintah dapat meningkatkan permintaan terhadap barang kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal adalah faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan perkembangan bisnis. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu terus memantau perkembangan kebijakan fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Respons cepat dan strategi adaptif menjadi kunci agar bisnis tetap tangguh dalam menghadapi dinamika kebijakan yang terjadi.

Strategi Manajemen untuk Beradaptasi dengan Arah Kebijakan Fiskal

TAgar bisnis tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah dinamika kebijakan fiskal yang terus berubah, pelaku usaha perlu menyusun strategi yang tepat dan adaptif. 

Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap iklim usaha, baik dalam bentuk insentif, belanja negara, maupun perubahan struktur pajak. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh pelaku bisnis.

1. Manfaatkan Insentif dan Fasilitas Pajak

Pemerintah Indonesia secara berkala menyediakan berbagai bentuk insentif fiskal, mulai dari pengurangan pajak penghasilan (PPh), pembebasan pajak impor, hingga tax holiday dan tax allowance untuk industri tertentu. 

Salah satu contoh adalah kebijakan super deduction tax yang memberikan pengurangan pajak hingga 300% untuk kegiatan riset dan pengembangan atau pelatihan vokasi (Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2019) tentang perlakuan perpajakan atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.

Banyak bisnis kecil dan menengah belum maksimal memanfaatkan fasilitas ini karena minimnya pemahaman atau akses informasi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk rutin berkonsultasi dengan konsultan pajak atau mengikuti pelatihan dari otoritas perpajakan.

2. Sinkronkan Rencana Bisnis dengan Arah Belanja Negara

Belanja pemerintah adalah salah satu pemicu utama pertumbuhan sektor swasta. Ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk infrastruktur, energi hijau, digitalisasi layanan publik, atau program ketahanan pangan, maka sektor-sektor pendukungnya akan mengalami lonjakan permintaan. 

Perusahaan yang mampu membaca arah belanja negara akan lebih siap untuk menawarkan solusi atau produk yang relevan. Contohnya, perusahaan logistik dapat mengembangkan rute distribusi di daerah yang sedang dibangun jaringan jalan baru.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan (logistik) di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Terlihat jelas peningkatan signifikan sebesar 19,87% pada tahun 2022, didorong oleh pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan baru (Data BPS dan Kemenhub).

3. Siapkan Anggaran yang Responsif terhadap Kebijakan Fiskal

Perubahan kebijakan fiskal sering kali tidak dapat dikendalikan oleh dunia usaha, tetapi dampaknya bisa dikelola. Perusahaan perlu memiliki fleksibilitas dalam anggaran, misalnya, skenario cadangan ketika ada kenaikan tarif pajak, atau strategi pemanfaatan dana saat ada keringanan fiskal. 

Dengan demikian, keputusan investasi atau ekspansi bisa tetap dilakukan secara terukur dan tidak terburu-buru. Sebagai contoh, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan tahunan ke dalam contingency fund untuk mengantisipasi potensi kenaikan tarif PPh atau PPN.

4. Perkuat Koneksi melalui Asosiasi dan Forum Industri

Bergabung dengan asosiasi bisnis memberi akses terhadap informasi kebijakan terbaru dan ruang advokasi terhadap pemerintah. 

Lewat forum ini, perusahaan juga bisa belajar dari praktik terbaik (best practices) sesama pelaku industri, serta menyuarakan kebutuhan kolektif untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih pro-bisnis.

Di Indonesia, banyak kebijakan seperti relaksasi pajak ekspor-impor dan insentif pembiayaan hijau muncul atas dorongan asosiasi sektor tertentu (contoh: APINDO dan KADIN dalam advokasi pemulihan pasca-pandemi).

5. Integrasikan Teknologi dalam Sistem Keuangan dan Pajak

Pemanfaatan teknologi seperti sistem akuntansi digital, e-filing pajak, hingga dashboard analitik keuangan sangat membantu dalam memastikan kepatuhan fiskal yang efisien. 

Selain mengurangi kesalahan, sistem ini juga membantu mengidentifikasi peluang optimalisasi pajak dan efisiensi biaya. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pelaku usaha dapat mengubah kebijakan fiskal dari sekadar tantangan menjadi peluang. 

Terlebih di era pasca-pandemi dan transformasi ekonomi digital, respons cepat dan cerdas terhadap arah kebijakan menjadi kunci keberlanjutan dari suatu bisnis. Memahami dan memanfaatkan kebijakan fiskal bukan sekadar soal kepatuhan, tapi juga bagian penting dari strategi bisnis jangka panjang. 

Namun, menerjemahkan regulasi ke dalam aksi nyata membutuhkan pemahaman mendalam dan pendekatan yang tepat.

Arghajata Consulting hadir untuk membantu bisnis seperti milik Anda dalam menyusun strategi fiskal yang efisien, memaksimalkan insentif perpajakan, dan memastikan kepatuhan dengan regulasi yang terus berkembang. 

Dengan tim ahli berpengalaman dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik industri Anda, kami siap menjadi mitra strategis pertumbuhan bisnis Anda.